ABSTRAK : - Dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya. Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya. - Dasar Hukum…
ABSTRAK : - Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya. Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya. -…
ABSTRAK : - Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Psikologi Klinis dan Angka Kreditnya. Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Psikologi Klinis dan Angka Kreditnya. -…
ABSTRAK : - Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya. Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya. - Dasar hukum…
ABSTRAK : - Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya. Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya. -…
ABSTRAK : - Dalam rangka melindungi masyarakat peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemampuan perlu dilakukan penilaian melalui mekanisme registrasi obat. Ketentuan registrasi obat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 949 Tahun 2000 perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan kebijakan pemerintah. - Dasar…
ABSTRAK : - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pesat di bidang Radiologi perlu dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pemanfaatan Radiologi dalam pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan persyaratan akan membahayakan kesehatan baik bagi pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan maupun masyarakat sekitar. - Dasar hukum dari…
