ABSTRAK : - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pesat di bidang Radiologi perlu dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pemanfaatan Radiologi dalam pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan persyaratan akan membahayakan kesehatan baik bagi pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan maupun masyarakat sekitar. - Dasar hukum dari…
ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi. -…
ABSTRAK : - Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan adanya sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Untuk memperoleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas salah satu komponen yang strategis adalah dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensinya. - Dasar hukum dari peraturan ini adalah…
ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, perlu mengatur tata cara pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia dengan Peraturan Menteri Kesehatan. - Dasar hukum dari Peraturan ini adalah :…
ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1148 Tahun 2007 dan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya.…
ABSTRAK : - Sebagai pelaksana Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1147 Tahun 2007 dan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dan Angka…
ABSTRAK : - Untuk menjamin pelayanan laboratorium kesehatan perlu dilakukan penilaian secara berkala melalui pelaksanaan akreditasi dan penerbitan sertifikat laboratorium kesehatan. - Dasar hukum dari keputusan ini adalah : UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 32 Tahun 1996; PP…
