Abstrak

RSPI. PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA ORGANISASI DAN TATA KERJA

ABSTRAK :  - Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta . - Dasar hukum dari Peraturan ini…

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGOBATAN DASAR PUSKESMAS.

ABSTRAK : - Pemberian obat (intervensi farmakoterapi) oleh tenaga medis merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelayanan medik di Puskesmas untuk member manfaat maksimal dan resiko minimal bagi pasien. Untuk meningkatkan mutu pelayan medik di puskesmas, perlu ditetapkan pedoman pemberian obat (Iintervensi farmakoterapi) oleh tenaga medis dalam pengobatan dasar di…

REKAM MEDIS

ABSTRAK : - Sebagai pelaksana Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur kembali penyelenggaraan Rekam Medis dengan Peraturan Menteri Kesehatan. - Dasar hukum dari Peraturan ini adalah : UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004;…

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI.

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tetang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan peraturan kembali organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. -  Dasar hukum dari Peraturan ini adalah : UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU…

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. - Dasar  dan Peraturan ini adalah : UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 5…

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN

ABSTRAK : - Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan. - Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah: UU No.…

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SATNDAR PELAYANAN MEDIK HIPERBARIK

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu dimanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan Medik Hiperbarik sebagai bagian dari pelayanan pengobatan komplementer-alternatif. Praktik pelayanan Medik Hiperbarik telah berkembang dengan pesat dan bermanfaat serta dapat dipertanggung jawabkan keamanannya. Pemanfaatan pelayanan Medik Hiperbarik…